PJ Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Sinergi Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Inflasi menjadi salah satu isu ekonomi yang paling sensitif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dapat langsung memengaruhi daya beli warga dan kestabilan sosial. Pemerintah pusat hingga daerah kini terus memperkuat langkah konkret dalam menekan laju inflasi, termasuk di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar pada awal 2024 dan dihadiri oleh Penjabat (PJ) Wali Kota Tebing Tinggi.


Latar Belakang: Inflasi Daerah dan Tantangan Kota Tebing Tinggi

Inflasi daerah seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor lokal seperti cuaca, pasokan pangan, logistik, serta perilaku konsumsi masyarakat. Kota Tebing Tinggi yang berperan sebagai salah satu sentra perdagangan di wilayah Sumatera Utara memiliki tantangan tersendiri.

Dalam beberapa bulan terakhir, harga beberapa bahan pokok seperti beras, cabai merah, dan bawang merah mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Meski tidak separah daerah lain, namun kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

PJ Wali Kota Tebing Tinggi menilai bahwa inflasi bukan hanya urusan pemerintah semata, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.


Rapat Koordinasi: Upaya Bersama Menekan Laju Inflasi

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang setiap minggunya menggelar rapat evaluasi bersama seluruh kepala daerah di Indonesia. Dalam forum ini, PJ Wali Kota Tebing Tinggi menyampaikan sejumlah langkah strategis yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Beberapa poin penting yang dibahas antara lain:

  1. Peningkatan Produksi dan Distribusi Pangan
    • Pemerintah Kota bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Bulog untuk memastikan ketersediaan beras dan bahan pokok tetap stabil.
    • Didorong pula kerja sama antar-daerah (interregional trade) agar pasokan dari wilayah lain tetap lancar saat musim paceklik.
  2. Pasar Murah dan Operasi Pasar
    • Pemko Tebing Tinggi rutin menggelar operasi pasar di berbagai kecamatan, khususnya menjelang hari besar keagamaan dan awal bulan, guna menekan harga bahan pokok yang melonjak.
    • Pasar murah ini dilakukan bersama Bulog dan pelaku usaha lokal.
  3. Pemantauan Harga dan Stok Barang
    • Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan pemantauan harga setiap minggu di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Gambir dan Pasar Inpres.
    • Hasil pemantauan menjadi dasar kebijakan cepat tanggap jika terjadi lonjakan harga.
  4. Sinergi dengan Pelaku Usaha dan Petani Lokal
    • Pemerintah mendorong para pelaku usaha untuk tidak menimbun barang dan memastikan rantai distribusi berjalan efisien.
    • Petani lokal juga diajak untuk meningkatkan produktivitas dengan bantuan pupuk dan teknologi pertanian modern.

Arahan PJ Wali Kota: “Inflasi Daerah Harus Dikendalikan dengan Data dan Aksi Nyata”

Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Tebing Tinggi menegaskan pentingnya data yang akurat dalam pengendalian inflasi. Ia menyebut bahwa kebijakan yang diambil pemerintah harus berbasis fakta di lapangan, bukan asumsi.

“Kita tidak bisa hanya menebak-nebak penyebab inflasi. Kita harus punya data harga harian, stok barang, dan rantai distribusi agar bisa bertindak cepat,” ujar PJ Wali Kota dalam Rakor tersebut.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Warga diminta untuk tidak melakukan panic buying (membeli barang secara berlebihan) yang bisa memperparah kenaikan harga di pasar.


Peran TPID dan Dukungan Pemerintah Pusat

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tebing Tinggi bekerja selaras dengan TPIP (Tim Pengendali Inflasi Pusat). Dalam rapat tersebut, perwakilan dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga turut memberikan data serta masukan.

Berdasarkan data BPS, inflasi di Kota Tebing Tinggi pada awal tahun 2024 masih dalam kategori terkendali di bawah 3%, namun perlu diwaspadai lonjakan musiman akibat faktor cuaca dan distribusi barang. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat terus diperkuat agar upaya stabilisasi berjalan efektif.


Inovasi Daerah: Digitalisasi Pemantauan Harga

Salah satu langkah inovatif yang mulai diterapkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah digitalisasi data harga bahan pokok. Melalui aplikasi berbasis web, Dinas Perdagangan dapat memperbarui data harga harian yang bisa diakses publik. Dengan cara ini, masyarakat bisa memantau harga pasar dan menghindari penipuan atau manipulasi harga oleh oknum pedagang.

Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi digital daerah yang mendukung Smart City Tebing Tinggi 2025.


Sinergi dengan Pelaku UMKM dan Petani

Selain mengendalikan inflasi, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku UMKM dan petani. Melalui program seperti “Gerakan Cinta Produk Lokal” dan “Belanja di Pasar Tradisional”, masyarakat didorong untuk membeli produk dari usaha kecil di sekitar mereka.

Pemerintah juga memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan manajemen keuangan sederhana bagi pelaku UMKM agar mereka bisa bertahan di tengah fluktuasi harga.


Tantangan yang Dihadapi

Meski berbagai langkah sudah dilakukan, tantangan tetap ada. Beberapa di antaranya adalah:

  • Distribusi logistik yang masih bergantung pada cuaca dan infrastruktur jalan
  • Ketergantungan pada pasokan luar daerah untuk beberapa komoditas penting
  • Kurangnya tenaga pengawas lapangan dalam memantau harga pasar secara real-time

PJ Wali Kota menegaskan bahwa semua pihak harus ikut berperan, termasuk aparat, masyarakat, dan sektor swasta, agar pengendalian inflasi bisa berkelanjutan.


Dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat

Dalam forum tersebut, PJ Wali Kota Tebing Tinggi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kemendagri atas dukungan dalam bentuk bantuan teknis dan koordinasi lintas daerah.

Gubernur Sumut dalam arahannya menyebut bahwa pengendalian inflasi adalah salah satu indikator kinerja kepala daerah, karena langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.


Kesimpulan: Sinergi dan Aksi Nyata Kunci Keberhasilan

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas harga dan ekonomi daerah. Dengan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, laju inflasi dapat ditekan dan kesejahteraan warga dapat ditingkatkan.

Langkah-langkah strategis seperti pasar murah, pemantauan harga digital, dan pemberdayaan UMKM menjadi contoh nyata bahwa pengendalian inflasi bukan hanya wacana, melainkan gerakan bersama.

Sebagaimana pesan PJ Wali Kota Tebing Tinggi di akhir Rakor:

“Inflasi bukan hanya angka di atas kertas, tapi persoalan nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, mari kita bekerja bersama agar ekonomi daerah tetap stabil dan rakyat hidup sejahtera.”


Dengan semangat kolaborasi tersebut, Tebing Tinggi berpeluang menjadi salah satu kota dengan pengendalian inflasi terbaik di Sumatera Utara, sekaligus contoh bagi daerah lain dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah tantangan nasional.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *